Fish

SELAMAT DATANG!!! ANDA ADALAH BAGIAN DARI KELUARGA KAMI

KOSAPLAWAN NEWS ADALAH MEDIA KHUSUS INVESTIGASI KASUS DAN ANALISA DATA.

SEGERA GABUNG DAN JADILAH ANGGOTA KAMI DI KOTA ANDA. HUB: 081515941888 - 082143568999

SEGERA LAPORKAN PADA KAMI JIKA ANDA MENGETAHUI SEGALA MACAM KASUS:

KASUS KRIMINAL, KASUS KORUPSI, KASUS TANAH, KASUS PENARIKAN KENDARAAN KREDIT, HUMAN TRAFFICKING, DLL.

Rabu, 27 Oktober 2010

MEMAHAMI DAN MENYIKAPI MANUVER RMS ( REPUBLIK MALUKU SELATAN )

Memahami dan Menyikapi Manuver RMS


INFO PARFUM: 085230781888.

Peristiwa penundaan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda membuka kembali ingatan kolektif kita sebagai sebuah bangsa terhadap salah satu gerakan yang berjuang untuk lepas dari wilayah NKRI. Gerakan yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan (RMS) memberi tantangan bagi kita semua bagaimana menyelesaikan konflik secara bijaksana.
Dalam tuntutannya, juru bicara RMS, Wim Sopacua mengutarakan bahwa SBY bertanggung jawab terhadap kekejaman Densus 88 dalam serangkaian insiden yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) aktivis RMS yang ditangkap. Selain itu, mereka juga menuntut agar SBY berdialog dengan RMS, dan diberi kejelasan soal tempat kuburan dari Dr. Soumokil, pendiri RMS yang dihukum mati pada 1966. Tuntutan ini diajukan ke pengadilan Den Haag, Belanda, atas nama Presiden RMS di pengasingan, John Wattilete.
Sebelum kejadian ini, beberapa peristiwa domestik juga dilakukan RMS yang tentunya menantang otoritas pemerintahan. Peristiwa 29 Juni 2007 ketika beberapa elemen aktivis RMS menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pejabat, dan tamu asing sangat mempermalukan integritas bangsa. Hal ini ini memicu tindakan yang lebih represif dari aparat yang tidak mau lagi kecolongan saat event Sail Banda 2010 akan dilakukan dengan menangkap aktivis RMS Frans Sinmiasa pada 6 Agustus 2010 dan tindakan Polres Ambon, Densus 88, dan Reskrim Polda Maluku mengamankan lima aktivis RMS lagi di Desa Tuhaha, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada 11 Agustus 2020. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 15 aktivis RMS lainnya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka akibat menaikkan bendera RMS pada 28 Juli 2010 dan 1-7 Agustus 2010 di Ambon, Maluku

RMS, FKM, Pemerintahan Transisi
Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai suatu wilayah kekuasaan, pada 25 April 1950,  mendefinisikan dirinya sebagai bagian yang terpisahkan dari pemerintah Indonesia saat itu (Republik Indonesia Serikat). Ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, wilayah Maluku ikut menjadi bagian dari RIS. Kemudian, RIS membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Tapi, tentara KNIL asal Ambon dan prajurit yang pro-Belanda tidak bersedia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan malah mendeklarasikan RMS.
Tokoh utamanya adalah Christiaan Robbert Steven Soumokil (1905-1966). Ia adalah alumnus bidang hukum dari Universitas Leiden yang sangat cerdas sehingga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT), Menteri Luar Negeri RMS, dan terakhir menjadi Presiden RMS (1950-1966).  Setelah usaha diplomasi dari Presiden Soekarno yang mengutus  Johanes Leimena gagal merangkul kembali RMS ke dalam pangkuan NKRI, penggunaan kekuatan militer di bawah Kolonel Kawilarang dilakukan, dan Soumokil dieksekusi pada 12 April 1966 di Pulau Obi, Kepulauan Seribu.
Akibat penumpasan RMS oleh tentara Indonesia, pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, juga tentara KNIL beserta keluarga berjumlah 12.500 orang, mengungsi ke Belanda. Pelarian ke luar negeri (Belanda) ini seakan memperlihatkan bahwa sedikit banyak perjuangan mereka difasilitasi oleh Belanda. Tapi serangkaian usaha bersifat teror yang dilakukan RMS di negeri Belanda, akibat perjuangannya yang dirasa tidak lagi didukung penuh Belanda, mengakibatkan sejak tahun 1978 Belanda tidak lagi mengakui aktivitas RMS.
Di tingkat domestik, aktivisme RMS ini diambil alih oleh Front Kedaulatan Maluku (FKM), didirikan sejak 15 Juni 2000 di bawah pimpinan Dr. Alexander Hermanus Manuputty, dokter lulusan Fakultas Kedokteran Uviversitas Hasanuddin Maluku. Namanya mencuat tatkala memelopori pengibaran bendera Republik Maluku Selatan pada acara peringatan ulang tahun proklamasi RMS, 25 April 2001, di halaman rumahnya di kawasan Kudamati, Ambon. Karena aksi pengibaran bendera RMS itu, Polda Maluku menangkap Alex pada bulan Juni 2001 dan memeriksanya dengan tuduhan melanggar Pasal 106 KUHP dan 110 KUHP tentang makar.
Dr. Manuputty berhasil kabur dari Indonesia dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta. Dalam pengakuannya dia manggunakan paspor atas nama dirinya dan memiliki visa dari AS sampai tahun 2008, padahal pengecekan keimigrasian tidak ditemukan data Dr. Manuputty telah mneinggalkan Indonesia. Kabar terakhir pada tahun 2008, Dr. Alex Manuputty masih tinggal di Amerika Serikat. Pelariannya menjadi kontroversi tersendiri karena lepasnya Dr.Manuputty dari LP Tangerang dan langsung kabur ke AS diberitakan karena keterlambatan administrasi pengetikan salinan putusan kasasi MA atas vonisnya.
FKM sendiri menurutnya hanya ingin menuntut pengembalian kedaulatan bangsa Alifuru (Maluku) dalam bentuk Republik Maluku Selatan, yang menurutnya telah dianeksasi dan dirampas oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lama tidak tercium kabarnya oleh media massa nasional, aktivis RMS muncul lagi ke permukaan tatkala berhasil mengibarkan “benang raja’, simbol bendera RMS di depan Presiden SBY, dan dalam pengakuannya hal ini atas perintah Simon Saija, Presiden Transisi Pemerintahan untuk RMS, sebagai reinkarnasi dari FKM. Di sisi yang lain, ini menunjukkan adanya pertentangan internal dalam tubuh FKM itu sendiri yang mengakibatkan FKM perwakilan Belanda membubarkan diri pada 24 April 2005 dan tidak lagi berhubungan dengan FKM pusat di Maluku.
Sikap Kita dalam Menyelesaikan Konflik RMS
Konflik separatisme dalam bentuk apapun memang tidak bisa dibenarkan. Keutuhan dan finalitas NKRI sudah menjadi harga mati. Bersikap tegas terhadap setiap tindakan separatisme, seperti RMS, memang harus dilakukan, tapi tegas tidak harus didefiniskan sebagai penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan yang berlebihan dan tidak sesuai porsinya justru menjadi bumerang tersendiri tatkala isu HAM digunakan seperti tuntutan RMS di pengadilan Den Haag.
Langkah pertama dalam menyikapi gerakan RMS ini adalah menjernihkan akar konflik bahwa konflik ini murni konflik politik, dalam artian perebutan kekuasaan atas teritori tertentu, bukan konflik agama, suku tertentu, maupun golongan tertentu. Tragedi Maluku sejak Desember 1998 menjadi pelajaran yang berharga tapi juga sangat mahal bahwa isu-isu agama, maupun ras yang mengakibatkan banyak korban jiwa bisa menjadi pemicu eskalasi konflik. Masyarakat yang terlibat, ataupun melibatkan diri dalam konflik, tidak bisa lagi membedakan apakah ini persoalan politik, agama, atau suku tertentu.
Sikap tegas terhadap setiap aktivisme RMS di dalam negeri dan luar negeri juga terus dilakukan memakai koridor hukum yang tepat. Khusus di luar negeri, RMS masih bisa bertahan secara politik tak lepas dari sikap mendua negara pelindungnya. Dua tokoh utama RMS, John Wattilete dan Dr. Alex Manuputty, secara langsung maupun tidak langsung diberi ruang gerak oleh Belanda dan Amerika Serikat mengatasnamakan kebebasan atau demokrasi. Usaha meminta deportasi, seperti kasus Dr. Manuputty, meski belum menemui hasil, harus terus dilakukan dengan tekanan diplomatik yang ada. Jangan sampai koordinasi dan komunikasi gerakan separatis di dalam negeri dilakukan dari negeri luar.












RMS sebagai sebuah tahapan sejarah yang kelam, bagi rakyat Maluku khususnya, harus segera diselesaikan dan menempuh tahap rekonsiliasi, secara politik, budaya, maupun ekonomi, dalam hal ini kesejahteraan rakyat Maluku. Data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan Maluku masih bergelut dengan kemiskinan dan menjadikan mereka satu diantara lima provinsi dengan angka kemiskinan tinggi, berturut-turut adalah Papua Barat (36,80%), Papua (34,88%), Maluku (27,74%), Sulawesi Barat (23,19%) dan NTT (23,03%). Kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial menjadi kata kunci dalam setiap usaha perdamaian dan rekonsiliasi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

silakan isi komentar anda mengenai blog kami